200 Kumpulan Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara Jurusan Hukum

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang memfokuskan pada pengaturan hubungan antara badan atau pejabat pemerintah dengan warga negara, serta mengatur kewajiban dan hak-hak yang timbul dalam hubungan tersebut. Topik skripsi dalam bidang ini sangat bervariasi, mencakup aspek administrasi pemerintahan, kebijakan publik, serta pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Berikut adalah 200 kumpulan judul skripsi Hukum Administrasi Negara yang dapat dijadikan inspirasi bagi mahasiswa jurusan Hukum.

1. Analisis Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi
2. Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Anggaran Negara
3. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara dalam Proses Pengambilan Keputusan Administrasi
4. Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Administrasi Pemerintahan
5. Aspek Hukum Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
6. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pemerintah dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang
7. Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam Kebijakan Pemerintah
8. Pengaruh Hukum Administrasi Negara terhadap Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
9. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Kedudukan Hukum Keputusan Pejabat Pemerintahan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi
11. Analisis Hukum Terhadap Keputusan Administratif yang Bersifat Diskresioner
12. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur Publik
13. Pengaturan Pembentukan Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
14. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
15. Analisis Peran Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Desentralisasi Pemerintahan
16. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah
17. Peran Pengawasan Lembaga Negara dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Pemerintah
18. Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Pemberian Izin Usaha
19. Analisis Hukum terhadap Fungsi Pengawasan Administrasi Negara pada Sektor Pendidikan
20. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Keputusan Administrasi Negara
21. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah
22. Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Negara
23. Kajian Hukum Administrasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara
24. Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Layanan Publik di Indonesia
25. Peran Lembaga Pengawasan Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara
26. Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
27. Peran Badan Kepegawaian Negara dalam Pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara)
28. Kajian Terhadap Fungsi Pengawasan Administrasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Desa
29. Tanggung Jawab Hukum atas Keputusan Administrasi Negara yang Merugikan Warga Negara
30. Analisis Aspek Hukum dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
31. Peran Pengadilan Administrasi Negara dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemerintah
32. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Sengketa Administrasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan
33. Pengaturan Hukum Administrasi Negara terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
34. Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Reforma Agraria
35. Analisis Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
36. Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara
37. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Pengawasan Pemilihan Umum
38. Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Pengaturan Perizinan di Sektor Perdagangan
39. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pemeriksaan Administrasi Negara
40. Pengaruh Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan
41. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara
42. Kajian Terhadap Pengaturan Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik
43. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Proses Pengajuan dan Penerbitan Izin Lingkungan
44. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
45. Evaluasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pemerintah di Sektor Pendidikan
46. Aspek Hukum Administrasi Negara terhadap Prosedur Pemecatan Aparatur Sipil Negara
47. Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa
48. Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi dalam Pemerintahan
49. Peran Birokrasi Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan Publik
50. Pengaruh Hukum Administrasi Negara terhadap Peraturan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup
51. Pengawasan Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Dikelola Negara
52. Kajian Hukum Administrasi terhadap Kebijakan Penerapan Sistem E-Government di Indonesia
53. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan Lindung
54. Evaluasi Pengaturan Administrasi Negara dalam Pembentukan Undang-Undang Baru
55. Penerapan Hukum Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
56. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi pada Sektor Pendidikan
57. Analisis Hukum Administrasi terhadap Penerapan Kebijakan Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang
58. Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Administrasi Negara
59. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara melalui Penyelesaian Non-Litigasi
60. Aspek Hukum dalam Pemberian Izin Lingkungan oleh Pemerintah Daerah
61. Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Transmigrasi
62. Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia
63. Peran Pemerintah dalam Pemberian Sertifikat Tanah bagi Masyarakat Miskin
64. Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Pemilu
65. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
66. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Layanan Publik melalui Kebijakan Administrasi Negara
67. Peran Lembaga Negara dalam Pengawasan Administrasi Pemerintahan Daerah
68. Pengaturan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Kasus Pembebasan Lahan untuk Proyek Infrastruktur
69. Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Penanggulangan Bencana Alam dalam Hukum Administrasi Negara
70. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Kepegawaian
71. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dalam Keputusan Administrasi Pemerintah
72. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
73. Asas Transparansi dalam Kebijakan Administrasi Negara di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
74. Kajian Hukum Administrasi terhadap Pembentukan Kebijakan Publik di Sektor Kesehatan
75. Peran Pengawasan Administrasi Negara dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Lingkungan Pemerintahan
76. Evaluasi Hukum Terhadap Pengaturan Penyusunan Peraturan Pemerintah dalam Sistem Hukum Administrasi Negara
77. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
78. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Administrasi Negara di Sektor Pertanian
79. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penggunaan Aset Negara
80. Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Penyusunan Kebijakan Anggaran Negara
81. Peran Keputusan Administrasi Negara dalam Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah
82. Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pemberian Izin Usaha oleh Pemerintah Daerah
83. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pemerintahan dalam Kebijakan Sumber Daya Alam
84. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara terkait Permohonan Izin Lingkungan
85. Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Hukum Administrasi Negara
86. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Wewenang
87. Pengaruh Hukum Administrasi Negara terhadap Pembentukan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
88. Tinjauan Hukum terhadap Pengaturan Pengelolaan Tanah Negara
89. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pengawasan Kebijakan Perpajakan
90. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Kebijakan Administrasi Negara
91. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara terkait Pengadaan Tanah untuk Proyek Pemerintah
92. Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Izin Usaha
93. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Hukum Administrasi Negara
94. Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah
95. Tanggung Jawab Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi oleh Pejabat Publik
96. Perlindungan Hak Warga Negara dalam Keputusan Administrasi Pemerintah
97. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Desa
98. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang
99. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat
100. Peran Administrasi Negara dalam Pemberian Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin
101. Analisis Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi
102. Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Anggaran Negara
103. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara dalam Proses Pengambilan Keputusan Administrasi
104. Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pengawasan Administrasi Pemerintahan
105. Aspek Hukum Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
106. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pemerintah dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang
107. Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dalam Kebijakan Pemerintah
108. Pengaruh Hukum Administrasi Negara terhadap Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
109. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
110. Kedudukan Hukum Keputusan Pejabat Pemerintahan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi
111. Analisis Hukum Terhadap Keputusan Administratif yang Bersifat Diskresioner
112. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur Publik
113. Pengaturan Pembentukan Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
114. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
115. Analisis Peran Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Desentralisasi Pemerintahan
116. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah
117. Peran Pengawasan Lembaga Negara dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Pemerintah
118. Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Pemberian Izin Usaha
119. Analisis Hukum terhadap Fungsi Pengawasan Administrasi Negara pada Sektor Pendidikan
120. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Keputusan Administrasi Negara
121. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah
122. Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Negara
123. Kajian Hukum Administrasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara
124. Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Layanan Publik di Indonesia
125. Peran Lembaga Pengawasan Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara
126. Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan
127. Peran Badan Kepegawaian Negara dalam Pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara)
128. Kajian Terhadap Fungsi Pengawasan Administrasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Desa
129. Tanggung Jawab Hukum atas Keputusan Administrasi Negara yang Merugikan Warga Negara
130. Analisis Aspek Hukum dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
131. Peran Pengadilan Administrasi Negara dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemerintah
132. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Sengketa Administrasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan
133. Pengaturan Hukum Administrasi Negara terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
134. Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Reforma Agraria
135. Analisis Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
136. Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara
137. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Pengawasan Pemilihan Umum
138. Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Pengaturan Perizinan di Sektor Perdagangan
139. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pemeriksaan Administrasi Negara
140. Pengaruh Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan
141. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara
142. Kajian Terhadap Pengaturan Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik
143. Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Proses Pengajuan dan Penerbitan Izin Lingkungan
144. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
145. Evaluasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pemerintah di Sektor Pendidikan
146. Aspek Hukum Administrasi Negara terhadap Prosedur Pemecatan Aparatur Sipil Negara
147. Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa
148. Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi dalam Pemerintahan
149. Peran Birokrasi Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan Publik
150. Pengaruh Hukum Administrasi Negara terhadap Peraturan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup
151. Pengawasan Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Dikelola Negara
152. Kajian Hukum Administrasi terhadap Kebijakan Penerapan Sistem E-Government di Indonesia
153. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan Lindung
154. Evaluasi Pengaturan Administrasi Negara dalam Pembentukan Undang-Undang Baru
155. Penerapan Hukum Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
156. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi pada Sektor Pendidikan
157. Analisis Hukum Administrasi terhadap Penerapan Kebijakan Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang
158. Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Administrasi Negara
159. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara melalui Penyelesaian Non-Litigasi
160. Aspek Hukum dalam Pemberian Izin Lingkungan oleh Pemerintah Daerah
161. Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Transmigrasi
162. Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia
163. Peran Pemerintah dalam Pemberian Sertifikat Tanah bagi Masyarakat Miskin
164. Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Pemilu
165. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
166. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Layanan Publik melalui Kebijakan Administrasi Negara
167. Peran Lembaga Negara dalam Pengawasan Administrasi Pemerintahan Daerah
168. Pengaturan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Kasus Pembebasan Lahan untuk Proyek Infrastruktur
169. Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Penanggulangan Bencana Alam dalam Hukum Administrasi Negara
170. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Kepegawaian
171. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dalam Keputusan Administrasi Pemerintah
172. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
173. Asas Transparansi dalam Kebijakan Administrasi Negara di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
174. Kajian Hukum Administrasi terhadap Pembentukan Kebijakan Publik di Sektor Kesehatan
175. Peran Pengawasan Administrasi Negara dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Lingkungan Pemerintahan
176. Evaluasi Hukum Terhadap Pengaturan Penyusunan Peraturan Pemerintah dalam Sistem Hukum Administrasi Negara
177. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
178. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Administrasi Negara di Sektor Pertanian
179. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penggunaan Aset Negara
180. Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Penyusunan Kebijakan Anggaran Negara
181. Peran Keputusan Administrasi Negara dalam Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah
182. Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pemberian Izin Usaha oleh Pemerintah Daerah
183. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pemerintahan dalam Kebijakan Sumber Daya Alam
184. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara terkait Permohonan Izin Lingkungan
185. Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Hukum Administrasi Negara
186. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Wewenang
187. Pengaruh Hukum Administrasi Negara terhadap Pembentukan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
188. Tinjauan Hukum terhadap Pengaturan Pengelolaan Tanah Negara
189. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pengawasan Kebijakan Perpajakan
190. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Kebijakan Administrasi Negara
191. Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara terkait Pengadaan Tanah untuk Proyek Pemerintah
192. Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Izin Usaha
193. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Hukum Administrasi Negara
194. Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah
195. Tanggung Jawab Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi oleh Pejabat Publik
196. Perlindungan Hak Warga Negara dalam Keputusan Administrasi Pemerintah
197. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Desa
198. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang
199. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat
200. Peran Administrasi Negara dalam Pemberian Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin

Dan jika kamu membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugas makalah maupun konsultasi lebih lanjut tentang tugas kuliah lainnya jasaskripsihumaniora.web.id siap membantu. Hubungi Admin humaniora dan ketahui lebih banyak layanan yang kami tawarkan dengan klik gambar di bawah.